PENDAHULUAN

Ketika proses transisi politik dari Bung Karno dan Bung Hatta tahun 1966, sejarah mencatat adanya kontribusi besar para ulama berlatar belakang pesantren, dalam mengeliminir pengaruh politik komunism (PKI= Partai Komunis Indonesia) bergerak sporadis di penghujung kekuasaan Bung Karno. Dinamika politik Orde Lama membungkam suara ulama yang dianggap kontra revolusi oleh Soekarno, yang selanjutnya Orde Baru  Soeharto secara sistematis juga memarginalkan peran para ulama. Mereka dipinggirkan karena ketidakpahaman dan ketakutan yang berlebihan pihak penguasa terhadap gerakan politik ulama. Kehangatan hubungan antara ulama atau kiai dengan politik menampakkan dinamika yang menarik khususnya jika kita memotretnya di era pasca-kemerdekaan. Proses persiapan kemerdekaan NKRI yang intens menyertakan peran besar para ulama dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan. Para kiai telah mengukir sejarah efektifitas peran politiknya yang membanggakan di kancah politik nasional era Orde Lama. Hal ini terbukti bahwa kekuatan politik kiai bukan hanya berhasil menjadi kekuatan politik penyeimbang yang memadai atas gempuran golongan komunis, namun juga eksistensinya diakui dengan dibentuknya kementerian penghubung antara pesantren dan politik.

Eksistensi keindonesiaan memang menghadapi sederet tantangan serius, misalnya pesantren dan ulama yang dicurigai dengan gerakan radikal. Dengan modal sejarah yang gemilang memperjuangkan kemerdekaan, pesantren idealnya bisa berbuat banyak untuk turut membantu penyelesaian berbagai masalah kebangsaan. Sayangnya, para kiai kharismatik pesantren belakangan marak terlibat dalam politik praktis tidak banyak yang memiliki visi kebangsaan seperti para pendahulunya. Bangsa ini memang menaruh harapan besarnya kepada para kiai, santri dan alumninya di masa datang dapat memainkan peran kebangsaan dan keummatan sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya dalam dakwah politik menegakan keislaman dan keindonesiaan.

 

Definisi Ulama

Secara harfiyah, kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata ‘aalim. ‘Aalim adalah isim fa’il dari kata ‘alama yang berarti mengetahui. Dengan demikian kata ‘aalim berarti orang yang berilmu atau orang yang memiliki pengetahuan. Dari pemahaman ini, maka ulamaadalah jama’nya ‘aalim yang artinya kumpulan orang-orang yang mempunyai ilmu. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli (orang-orang pandai) dalam pengetahuan agama Islam.[1]

Dari makna ini, memunculkan banyak pengertian di kalangan para ahli bahasa. Makna bahasanya, kata aalim lebih memiliki makna yang sangat luar yaitu seorang ilmuwan atau peneliti. Hal ini disebabkan, hanya orang-orang yang mau dan mampu melakukan penelitianlah orang-orang yang akan memahami suatu masalah. Mafhum mukholafahnya, orang-orang yang tidak mau melakukan penelitian dan perenungan, maka dia tidak akan memahami suatu masalah dengan baik. Dari makna tersebut, berarti semua orang yang melakukan penelitian, bisa disebut orang alim.

Ensiklopedi dalam Islam bahwa Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir bebagai peran di masyarakat, salah satunya peran tokoh Islam, mereka adalah terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. [2]

Dalam Al-qur`an kata “ulama” sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Dalam surat Al-Fathir [35]: 27-28 berbunyi:

 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

 

Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun.”

 

Ayat ini menunjukkan dua ciri ulama, antara lain: Pertama, ada keterkaitan antara pemahaman berbagai ilmu pengetahuan alam dengan penyebutan ulama. Pengetahuan alam di sini bersifat umum, bukan hanya pengetahuan agama. Dengan demikian penyebutan ulama tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memahami berbagai permasalahan ilmu agama saja. Ulama juga relevan disematkan kepada orang-orang yang menguasai banyak bidang keilmuan sesuai dengan hasil karya, bidang juang, serta background keilmuannya. Misalnya Imam Malik, Hanafi, Hanbali, dan Syafi’i bisa disebut sebagai ulama dalam bidang Fiqih dan Ilmu Fiqih. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud bisa disebut sebagai ulama dalam bidang ilmu sejarah, hadits dan ilmu hadits. Ibnu Sina, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, dan B.J Habibie adalah ulama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibnu Khaldun dan Adam Smith adalah ulama di bidang ekonomi. Tentu masih banyak lagi ulama-ulama di dalam masyarakat yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai bidang keilmuan. Kesemuanya itu menggambarkan hasil dari bidang juang dan keilmuan yang dimilikinya. Kedua, seorang ulama memiliki rasa takut kepada Allah dalam diri seseorang. Rasa takut ini menjadi nilai penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang ulama. Rasa takut kepada Allah ini diwujudkan dengan ketakutannya untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan melaksanakan segala perintah Allah guna meraih ridho-Nya. Inilah modal ketaqwaan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Dengan demikian modal keilmuan bisa menjadi nilai penting yang mengantarkan manusia menuju ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dalam konteks keindonesiaan, ulama mempunyai sebutan yang berbeda pada setiap daerah seperti: Kyai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syeikh (Sumatera Utara/Tapanuli) dan Tuan Guru (Nusa Tenggara dan Kalimantan). Kata ulama pengalami pergeseran makna ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia atau diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, ulama dipahami sebagai orang-orang yang ahli atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu agama Islam. Kata ini melekat dalam diri orang-orang yang berkompeten dalam urusan agama baik dalam konteks pemahaman, perilaku maupun sikap keberagamaannya.

Menurut Syekh An Nawawi Al Bantani,  berpendapat bahwa ulama adalah orang yang menguasai segala hokum syara` untuk menetapkan sah iktikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhailli berkata” secara nulari, ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia akhirat serta takut terhadap ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan.[3]

Dari berbagai definisi ulama diatas kita dapat menyimpulkan  bahwa ulama memiliki ciri-ciri sebagai berikut: orang yang berilmu atau orang yang memiliki pengetahuan, pandai pengetahuan agama Islam, menguasai segala hukum syara` untuk menetapkan sah iktikad maupun amal syariah, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.

 

Politik

David Easton yang melihat politik sebagai proses di mana sebuah nilai atau ideologi dapat ditanamkan secara otoriter dalam sebuah masyarakat.[4]  Mao Tse Tung bahwa pemimpin besar komunis di Cina menggambarkan politik sebagai perang tak berdarah’ (bloodless war).[5] Barents mengemukakan politik ialah ”ilmu mempelajari kehidupan bernegara”. [6]

Pengertian siyasah disampaikan oleh Ibn A’qil, sebagaimana dikutip Ibnu Qayyim yang menyebutkan bahwa politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukanya. Ibnul Qoyyim mengutip perkataan Imam Abul Wafa’ ibnu ‘Aqil al Hambali bahwa politik merupakan tindakan atau perbuatan yang dengannya seseorang lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selama politik tersebut tidak bertentangan dengan syara’.

Ilmu politik adalah ilmu yang mengetahui tentang macam-macam kekuasaan, perpolitikan sosial dan sipil, keadaan-keadaannya : seperti keadaan para penguasa, raja-raja, pemimpin, hakim, ulama, ekonom, penanggung jawab baitul mal dan yang lainnya.[7] Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan–tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi dari sumber–sumber dan  resources yang ada.

Islam adalah agama yang mengikat segala sesuatunya dengan aturan agama, begitu pula di dalam urusan politik ini. Islam tidak mengenal adanya penghalalan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, meskipun tujuan itu mulia. Islam tidak hanya melihat hasil tetapi juga proses untuk mendapatkan hasil. Oleh karena itu di dalam berpolitik pun seorang politisi maupun pemimpin Islam diharuskan berpegang dengan rambu-rambu syariah dan akhlak mulia. Dengan kata lain bahwa segala cara berpolitik yang bertentangan dengan syariah atau melanggar norma-norma agama dan akhlak Islam maka ia dilarang.

Dalam teori ketuhanan keislaman, kekuasaan berasal dari Tuhan (Divine Right of Kings) penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Maknanya ialah bahwa Allah mengangkat penguasa-penguasa bagi masyarakat. Penguasa-penguasa itu mendapat pancaran Ilahi dan menetapkan mereka dengan karunia-Nya. Dengan demikian, sumber kekuasaan kepala Negara bukan bersal dari rakyat, melainkan datang dari Allah kepada sejumlah kecil orang pilihan. Hal ini dikuatkan dengan QS. Ali Ilmran [3]:26 berbunyi:

 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

 

Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

 

Definisi Siyasah secara Syar’iyah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum Muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara’ dan prinsip-prinsip umum Syariah (maqosidhus syari’ah) kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahid. [8]

Ada tiga pandangan terkait politik. Pertama, mengaitkan politik dengan urusan kenegaraan yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Kedua, mengaitkan politik dengan segenap masalah yang bersentuhan dengan kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik berikut segenap fenomena yang menyertainya. Ketiga, tata aturan yang digunakan suatu bangsa dalam menjaga eksistensi bangsa dan membangun kesejahteraan rakyatnya.

Ruang lingkup politik Islam (as-siyasah syar’iyyah) setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni:

  1. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam (Hukum Islam).
  2. Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh siyasah.
  3. Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

 

Urgensi Peranan Politik Ulama Dalam Politik

Dalam sejarah Islam bahwa kepemimpinan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan khulafa al-Rasyidun, seorang kholifah selain berperan sebagai pemimpin negara, juga pemimpin spiritual (agama). Selain itu, mengeluarkan kebijakan terkait persoalan-persoalan negara dan rakyat, juga mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terkait berbagai persoalan agama yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan kholifah mempunyai peran dan fungsi ganda, yaitu pemimpin agama juga pemimpin negara.

Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam periode sahabat ini sangat banyak kebijakan kholifah yang bersentuhan dengan permasalahan agama. Sebagai contoh dibukukannya Al-Qur’an, penetapan kalender hijriyah sebagai penanggalan Islam, perluasan daerah kekuasaan Islam ke beberapa negara di luar Jazerah Arab, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa kholifah memiliki perhatian yang sangat kuat terhadap dinamika keagamaan. Dalam sistem kekholifahan ini juga ditemukan beberapa pergolakan politik. Tidak jarang pergolakan politik tersebut sampai harus menimbulkan korban jiwa. Hal ini mengindikasikan betapa situasi politik juga turut mempengaruhi dinamika sejarah umat Islam. Kholifah dituntut mampu melayani masyarakat sebagai warga negara maupun sebagai umat Islam. Dua hal ini senantiasa ada dalam diri kholifah.

Berakhirnya kekuasaan khulafa al-Rasyidun ditandai berakhirnya kepemimpinan Ali Ibn Abi Thalib (w. 40 H) terjadi perubahan pola kepemimpinan yang signifikan. Kepemimpinan Islam mulai dibangun berdasarkan dinasti atau kerajaan, di mana pola peralihan kepemimpinan berlangsung berdasarkan silsilah atau keturusan raja. Selain itu, perubahan sistem imi berakibat pada berkurang bahkan hilangnya peran dwi fungsi kholifah sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Di sana terjadi pemisahan antara pemegang kebijakan untuk mengurus negara dan menjadi pemecah untuk urusan agama. Peran sebagai pemimpin negara dipegang oleh kholifah, sedangkan peran pemimpin agama dipegang oleh ulama.

Pemisahan peran tersebut akan sangat memungkinkan terjadinya persinggungan kebijakan di antara keduanya. Fatwa ulama bisa jadi tidak selaras dengan kebijakan umara (penguasa). Sebaliknya perilaku dan kebijakan umara bisa jadi bertolak belakang dengan syari’ah disebabkan karena tidak adanya kekuatan pengontrol. Dalam kondisi yang demikian, bisa saja perilaku raja atau keluarga raja yang bersinggungan dengan kepentingan umum masyarkat.

Dalam posisi semacam ini, sikap dan peran ulama akan terbagi dalam beberapa posisi. Ada ulama yang terlibat dalam wilayah politik, ada juga konsisten tidak ingin terlibat dalam politik bahkan antipati dengan politik dan ada pula yang mengambil posisi diam. Sikap tersebut merupakan sikap indivdu yang tidak dapat diintervensi orang lain. Ulama memiliki peranan yang besar dalam mengontrol keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan riil masyarakat. Mereka bisa saja secara memberikan masukan kepada pemerintah bahkan menentang kebijakan umara apabila dia melakukan kedhaliman. Tidak jarang, ada ulama yang secara tegas berdiri di belakang umara walaupun tahu bahwa terdapat sisi kedhaliman dalam diri sang umara. Ulama bertindak sebagai pengikut sekaligus pabrik fatwa guna menjustifikasi aksi politik dan kebijakan umara yang tidak jarang bertentangan dengan syara’ dan nalar sehat manusia.

Pada masa kerajaan Islam di nusantara, para ulama mempunyai peranan yang besar dalam pemerintahan. Ulama Islam nusantara mempunyai andil besar dalam pergerakan politik nusantara. Dalam sejarah Islam nusantara, ulama yang sangat terkenal adalah Wali Songo. Selain menyiarkan ajaran agama Islam, Wali Songo berperan penting dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Dalam perannya tersebut, terdapat pula peran dalam bidang politik. Namun demikian, pada umumnya kita memahami bahwa peranan wali songo adalah hanya sebagai penyebar ajaran Islam, utamanya di tanah Jawa.

Ulama yang berperan dalam politik memiliki signifiaksi dalam wilayah politik. Hal ini penting untuk menjadi pembicaraan, karena keterlibatannya bisa memberikan kontribusi positif sekaligun ada efek negatifnya. Berikut ini beberapa pendapat ulama yang menggambarkan posisi politik dalam Islam. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi bahwa Islam bukan melulu aqidah, teologis atau syiar peribadatan. Islam bukan juga semata-mata agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya saja dan tidak bersangkut paut dengan pengaturan hidup dan pengarahan tata kemasyarakatan dan negara. Islam adalah aqidah dan ibadah, akhlak dan syariat yang lengkap. Dengan kata lain, Islam merupakan tatanan yang sempurna bagi kehidupan individu, urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan dan hubungan internasional. Dalam bagian ibadah dalam fiqih itupun tidak lepas dari politik. Islam memiliki kaidah, hukum dan pengarahan dalam politik pendidikan, politik informasi, politik perundang-undangan, politik hukum, politik kehartabendaan, politik perdamaian, politik peperangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan. Maka tidak bisa diterima kalau Islam dianggap nihil dan pasif bahkan menjadi pelayan bagi filsafat atau ideologi lain. Islam tidak mau kecuali menjadi tuan, panglima, komandan, diikuti dan dilayani.[9]

Ibnu Kholdun mengatakan bahwa teori kekuatan adalah suatu teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui persaingan antar kelompok. Negara dibentuk oleh pihak yang menang dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum. Menurut Ibnu Kholdun, masyarakat/manusia memerlukan pemimpin (al-wali) untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah perbuatan aniaya diantara sesama. Al-wali diikuti karena memiliki kekuatan dan pengaruh atas masyarakatnya. Hubungan sosial masyarakatnya berdasarkan hubungan keturunan atau pertemanan yang disebutnya Ashabiyyat sebagai pola perekat kekuatan kelompok itu. Dengan demikian satu Daulah, dapat terbentuk apabila suatu kelompok masyarakat mampu mengalahkan kelompok masyarakat lainnya.[10]

Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah as-Syar’iyyah menjelaskan mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin”. (HR. Abu Daud)

Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan amar ma’ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud. Tanpa ada pemimpin, maka dimungkinkan akan terjadi masalah dalam perjalananya.

Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam buku Masalah-masalah Teori Politik Islam menegaskan bahwa  kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus  mengurusi rakyatnya seperti  yang dilakukan pengembala yang dilakukan kepada  gembalaanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekarja untuk kepentingan meraka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk  kemitraan.[11]

Al Ghazali melukiskan bahwa hubungan  antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan yang sangat nyata. Beliau menyampaikan bahwa sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya diutusnya para Rasul. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.[12]

Menurut Fitzgerald menjelaskan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama (a religion) namun juga merupakan sebuah sistem politik (a political syistem). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernisberusaha memisahkan kedua sisi itu. Namun pada hakekatnya seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas pundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[13]

Dari beberapa pemikiran di atas, dapat diketahui bahwa bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan ciptaan-Nya berjalan tanpa keteraturan. Di sinilah, diperlukan peran pemimpin yang berusaha menegakkan hukum agar pelanggaran dapat terhindarkan serta masyarakat mendapat petunjuk yang benar.

Untuk mencapai tujuan itu, pemimpin haruslah mempunyai beberapa sifat utama, diantaranya al-‘ilm (berpengetahuan), al-taqwā (ketakwaan), al-warā (kesalehan) dan al-fathonah (kecerdasan). Selain itu, ia juga memaparkan bahwa pemimpin hendaknya dipilih oleh ahl al-‘aqd (semacam DPR atau MPR) sebagai wakil dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dan keutamaan sifat di tengah-tengah masyarakat lainnya. Pemimpin dipilih dengan tujuan untuk menjaga manusia dari kezaliman manusia lainya. Dengan kata lain, pemimpin dipilih untuk menegakkan setiap hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Pemimpin harus selalu berbuat adil di antara manusia dan menghindarkan diri dari tirani dan pengrusakan. Jika seorang pemimpin memiliki sifat adil, maka wajib bagi rakyat untuk mengikuti dan mentaatinya.

Seorang pemimpin harus mempunyai peran sentral sekaligus menjadi panutan bagi masyarakatnya. Pemimpin memiliki hak, wewenang dan juga kewajiban untuk memutuskan berbagai perkara dan permasalahan yang bersentuhan dengan masyarakat. Keadilan dan perhatiannya terhadap masyarakat akan menjadikan wilayah yang ada dibawah kepemimpinannya menjadi wilayah yang baik dan sejahtera. Dari pembicaraan di atas dapat diketahui bahwa pemikiran di atas Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M) menekankan pembahasannya pada pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin. Sifat amanah merupakan dasar utama dalam kepemimpinan disamping adanya kekuatan yang mumpuni dalam dirinya. Pemimpin yang amanah akan memilih para menteri, hakim dan pembantu lainnya yang amanah pula. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah menitikberatkan pada perlunya kepandaian pemimpin dalam memilih para pembantunya. Beliau juga mengingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah bertujuan untuk mengumpulkan harta atau menjadi seorang pemimpin yan terkenal, melainkan untuk agama dan pendekatan diri kepada Allah.

Sedangkan Al-Ghazali menekankan pentingnya sifat kesalehan, kepantasan dan keadilan bagi seorang pemimpin. Hal ini menjadi pentingkarena tugas pemimpin adalah untuk menjaga ketertiban dunia. Sedangkan ketertiban dunia bisa direalisasikan dengan melaksanakan ketertiban agama. Selanjutnya hadirnya ketertiban agama akan menjadi landasan keberhasilan di akhirat kelak.

Urgensi peran ulama dalam politik merupakan perbincangan yang sangat menarikmenjadi perbincangan. Peran ulama dalam lingkungan politik akan memberikan warna yang baik bagi agama. Adanya ulama dalam politik bisa menjadi berperan memberikan nasehat, saran dan masukan yang sangat diperlukan oleh pemimpin. Kelompok berpendapat bahwa sebaiknya ulama tidak terjun langsung dalam arena politik memberikan argumentasi dalam rangka menjaga netralitas ulama sebagai pengawal syariat Islam. Mereka bisa menjadi penasehat para pemimpin (mulūk) dalam berbagai macam permasalahan, seperti yang dilakukan Muḥammad ibn Ka‘ab al-Quraẓī yang menasehati ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz dan al-Awzā‘ī yang mendapat penghormatan besar dari al-Manṣūr. Hal ini menunjukkan bahwa betapa ulama mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penasehat pemimpin agar tidak menyimpang dari syariat Islam dan dalam menjalankan amanah rakyatnya.

Peran strategis lainnya adalah untuk memperkuat atau meningkatkan hak-hak dan atau kepentingan umat Islam dalam masyarakat. Manakala medan politik sudah banyak diisi oleh orang-orang yang tidak berpihak terhadap Islam, maka sangat dimungkinkan peran, fungsi dan hak-hak umat Islam akan diabaikan. Suatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa politik memainkan peranan yang sangat urgen dalam negara dan pemerintahan. Peran strategis ini apabila tidak diisi oleh para ulama, bisa diisi oleh orang-orang non muslim. Sebagai akibatnya, bisa jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang tidak berpihak untuk Islam dan umat Islam.

Namun demikian, perlu juga menjadi pertimbangan bahwa kehadiran ulama (tokoh agama) dalam wilayah politik bisa memberikan efek negatif. Di antara efek negatif itu adalah munculnya beberapa oknum ulama yang memanfaatkan agama maupun ayat-ayat Allah sebagai modal politiknya. Lebih menyakitkan lagi, jika kehadiran ulama (tokoh agama) yang dengan sengaja bisa melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Hal ini tentu akan memunculkan masalah yang sangat serius dalam masyarakat.  Sebagai contoh betapa kehadiran ulama dalam politik di Timur Tengah telah menjadi penyumbang terjadinya pertikaian berkepanjangan dalam negara.

Posisi semacam menjadi hilangnya sisi idealitas penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Ulama diperlukan untuk mampu menjaga netralitas ulama sehingga setiap kata, ucapan dan perbuatannya hanya untuk menegakkan kebenaran dimana pun dan kapan pun berada. Mereka tidak disibukkan dengan urusan membela partai A atau B, tidak pula mendukung kelompok dan suku C dan D. Bagi mereka, membela kebenaran adalah tujuan yang paling utama tanpa melihat siapa yang dibela dan apa yang akan didapatkan. Bahkan, kebenaran tersebut disampaikannya pula di depan pemimpin yang menyimpang sebab itulah seutama-utamanya jihad, terutama bagi para ulama.

Di samping memberikan saran dan nasehat kepada pemimpin, para ulama diperlukan untuk aktif ikut dalam perbaikan masyarakat luas. Hal ini disebabkan biasanya ulama dekat dengan masyarakat karena masyarakat selalu merindukan kehadirannya. Mendidik juga berarti memperbaiki akhlāq masyarakat, mengingatkan pentingnya kepedulian mereka terhadap agama dan memberikan perhatian terhadap segala permasalahan yang menimpa mereka. Dengan berperan aktif dalam masyarakat, ulama sudah mengambil posisi strategis dalam berpolitik dalam sebuah negara. Keaktifan tersebut bisa menjadi senjata ampuh bagi ulama untuk mengubah jalannya pemerintahan yang masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan.

Sesuatu yang perlu menjdi perhatian para ulama adalah karena sulitnya menghindarkan diri praktek-praktek kecurangan dalam arena politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam politik (terutama politik praktis), seringkali sangat sulit menghindarkan diri dari realitas prakmatisme sebuah kepentingan. Sementara kepentingan pragmatis terkadang tidak lagi mempedulikan urusan halal atau haram, baik atau buruk, benar atau salah. Semuanya terfokus pada keberhasilan kepentingan pribadi dan golongan. Hal inilah yang seringkali menyebabkan hilangnya sisi idealitas seorang ulama.

Sesuatu yang banyak dijumpai dalam masyarakat politik adalah terjadinya perubahan sikap dan perilaku seorang ulama antara sebelum dan sesudah masuk dalam wilayah politik. Sebelum masuk dalam politik praktis, dia mempunyai sisi idealitas keagamaan yang tinggi, keberpihakan terhadap agama sangat kuat, dan lain sebagainya. Namun setelah masuk dalam politik, bisa berubah 180 derajat, misalnya keberpihakan terhadap Islam semakin kecil bahkan cenderung hilang, idealitas keberagamaan tidak muncul.

Untuk itulah seorang ulama hendak mampu menghindari diri dari perilaku-perilaku yang dapat merusak marwah Islam. Jika tidak demikian, maka akan menampakkan Islam sebagai ajaran yang menakutkan. Terlebih lagi jika seorang ulama diidentikkan dengan orang gemar mengumbar kemarahan dan kebencian, merasa paling benar, suka memecah belah umat, dan lain sebagainya.

 

Kesimpulan

  1. Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam politik suatu negara. Keberadaannya bisa menjadi pengarah sekaligus mengawal pemerintahan agar senantiasa berjalan dalam koridor syariat, melindungi Islam dan hak-hak umat Islam.
  2. Seorang ulama yang akan masuk politik hendaknya mempunyai bekal keimanan, akhlak, pengetahuan dan ekonomi memadai. Dengan demikian, akan muncul sisi idealitas dan keberpihakan yang tinggi terhadap Islam dan umat Islam.
  3. Jika seorang ulama masuk ke dalam ranah politik dan tidak dibekali dengan keimanan, pengetahuan dan ekonomi memadai, serta kematangan spiritualitassangat memungkinkan bisa terjerumus dalam jurang pragmatisme politik sesaat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mumtaz. Masalah-masalah Teori Politik Islam, Bandung: Mizan, 1996

 

Aziz, Muhammad Nur, ” Peran Ulama dalam perang sabil di Ambarawa Tahun 1945. Skripsi tidak terbit, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan islam Fakultas Adap IAIN Sunan Ampel Surabaya

 

Azra, Azyumardi (2013), Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia, Jakarta: Kercana Prenada Media Group

 

Easton, David.  A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965

Hsukby, Badaruddin Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

 

Iqbal, Muhammad dan Amin Husaen Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010

 

Kholifah, Ibrohim bin Yahya, Asy Siyasah Asyar’iyyah, Maassisah Syabab Al-Jami’ah, Iskandariyah, 1983.

 

Morgenthou, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami DArub; dan Jama Atasi. Daarul Jail, Beirut,1961

 

Qordhowy, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer , jilid 2. Jakarta:  Gema Insani, 1995

 

Tohir, Rahmat dkk,  Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insan Press.  2001

 

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Rujukan, 1985

[1] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Rujukan, 1985), h. 1120.

[2] Muhammad Nur Aziz,” Peran Ulama dalam perang sabil di Ambarawa Tahun 1945 (Skripsi tidak terbit, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan islam Fakultas Adap IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 24.

[3] Badaruddin Hsukby, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hh. 45-46.

[4] David Easton, A Framework for Political Analysis, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965), h. 50.

[5]Stuart Schram, The Political Thought of Mao Tse Tung, (New York: Frederick A. Praenger, 1969), h. 287

[6]Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang) , h. 46

[7]Al Mausu’ah al Fiqhiyah juz II, h.  8963.

[8]Ibrohim bin Yahya Kholifah, Asy Siyasah Asyar’iyyah, (Maassisah Syabab Al-Jami’ah, Iskandariyah, 1983) hh. 12-127.

[9]Yusuf Qordhowy. Fatwa-fatwa Kontemporer , jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1995), hh.  897 – 898.

[10] Morgenthou. Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami DArub; dan Jama Atasi (Daarul Jail, Beirut,1961 ),  hh. 27-39

[11]Mumtaz Ahmad, Masalah-masalah Teori Politik Islam, (Bandung;Mizan, 1996),  h. 82.

[12]Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer  (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010),  hh. 28-29.

[13]Rahmat Tohir, dkk. Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insan Press.  2001), h. 5.

 

Muhadi

Dosen STAI Al Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta

email: islamicwisdom_muhadi@yahoo.com